ESG Performance: Peran Collaborative Culture

Environmental, Social, and Governance (ESG) telah berkembang dari isu yang bersifat compliance menjadi salah satu dimensi yang semakin relevan dalam pengelolaan perusahaan. Organisasi tidak lagi hanya dituntut untuk menyusun kebijakan keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam praktik operasional dan kinerja organisasi. Dalam konteks tersebut, terdapat perbedaan fundamental antara memiliki ESG Strategy dan mencapai ESG Performance. Strategi ESG dapat memberikan arah mengenai prioritas, target, dan komitmen perusahaan, tetapi keberadaan strategi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan perubahan dalam perilaku maupun proses organisasi.

Persoalan implementasi tersebut menjadi semakin kompleks karena ESG memiliki karakter lintas fungsi. Dimensi Environmental, misalnya, berkaitan dengan aktivitas operations, procurement, finance, dan technology. Dimensi Social melibatkan HR, operations, dan supply chain, sedangkan dimensi Governance berkaitan erat dengan board, risk, compliance, audit, dan business. Konsekuensinya, ESG tidak dapat diperlakukan sebagai domain eksklusif suatu departemen. ESG merupakan agenda organisasi yang membutuhkan integrasi berbagai fungsi, sumber daya, pengetahuan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Dengan demikian, pertanyaan strategis yang relevan bukan hanya mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap ESG, tetapi juga mengenai apakah organisasi memiliki kapabilitas untuk mengintegrasikan berbagai fungsi tersebut secara efektif.

ESG Tidak Dapat Dimiliki oleh Satu Fungsi

Karakter lintas fungsi ESG menimbulkan tantangan dalam menentukan ownership. Apabila ESG sepenuhnya ditempatkan pada satu fungsi, terdapat risiko bahwa ESG berkembang menjadi functional agenda yang terpisah dari proses bisnis utama. Sebaliknya, apabila ESG diperlakukan sebagai tanggung jawab seluruh organisasi tanpa mekanisme accountability yang jelas, terdapat risiko terjadinya diffusion of responsibility.

Prinsip tersebut memiliki implikasi penting terhadap desain organisasi dan tata kelola implementasi ESG. Shared responsibility diperlukan karena outcome ESG merupakan hasil kontribusi berbagai fungsi. Namun, clear accountability tetap diperlukan agar setiap sasaran, keputusan, dan tindakan memiliki pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, desain governance ESG perlu mampu mengakomodasi dua kebutuhan yang secara bersamaan bersifat komplementer. Organisasi membutuhkan keterlibatan kolektif dalam mencapai sasaran ESG, sekaligus membutuhkan kejelasan mengenai otoritas, peran, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Pendekatan ini menggeser perspektif ESG dari sekadar persoalan struktur fungsi menjadi persoalan organizational capability. Yang menjadi perhatian bukan hanya apakah suatu perusahaan memiliki ESG function, melainkan apakah keseluruhan organisasi memiliki kemampuan untuk bekerja secara terintegrasi dalam mencapai sasaran ESG.

Collaborative Culture sebagai Fondasi Implementasi ESG

Dalam konteks organisasi, kolaborasi tidak dapat disamakan dengan teamwork. Teamwork mengacu pada aktivitas bekerja bersama dalam suatu tim, sedangkan collaboration mengacu pada proses berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Collaborative culture memiliki cakupan yang lebih luas karena menggambarkan kondisi ketika kolaborasi telah menjadi bagian yang lazim dari cara organisasi bekerja. Perbedaan konseptual tersebut menjadi penting dalam implementasi ESG. ESG membutuhkan keterlibatan berbagai fungsi bukan hanya dalam bentuk koordinasi sesaat, tetapi dalam bentuk integrasi yang berlangsung secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan.

Collaborative culture dapat dipahami sebagai kondisi organisasi yang memungkinkan individu dan unit kerja untuk berbagi informasi, mengintegrasikan perspektif, menyelesaikan permasalahan lintas fungsi, serta memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan kolektif. Dalam perspektif tersebut, budaya kolaboratif tidak hanya merupakan atribut sosial organisasi. Ia memiliki konsekuensi terhadap kemampuan organisasi dalam mengelola pengetahuan, melakukan adaptasi, menghasilkan inovasi, dan merespons kebutuhan stakeholder.

Tiga Dimensi Collaborative Culture

Collaborative culture dalam materi dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu structural, cognitive, dan relational. Ketiga dimensi tersebut memberikan kerangka untuk memahami prasyarat yang memungkinkan kolaborasi berlangsung secara efektif.

1. Structural Dimension: Memungkinkan Interaksi Lintas Fungsi

Dimensi structural berkaitan dengan kemampuan struktur organisasi dalam menyediakan ruang bagi individu dan fungsi untuk saling terhubung. Elemen yang termasuk dalam dimensi ini antara lain communication channels, cross-functional interaction, dan organizational networks. Struktur organisasi pada dasarnya menentukan bagaimana informasi bergerak dan bagaimana pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu dapat berinteraksi. Struktur yang terlalu terfragmentasi berpotensi menciptakan information barriers dan memperkuat silo antarunit.

Dalam implementasi ESG, kondisi tersebut dapat menghambat integrasi perspektif. Misalnya, keputusan mengenai environmental performance dapat membutuhkan informasi dari operations, procurement, finance, dan technology secara simultan. Tanpa mekanisme interaksi yang memadai, masing-masing fungsi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi dan tujuan fungsionalnya sendiri. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi lintas fungsi secara sistematis.

2. Cognitive Dimension: Membangun Kesamaan Perspektif

Dimensi cognitive berkaitan dengan kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan nilai yang ingin dicapai organisasi. Dimensi ini mencakup shared values, shared language, dan collective objectives. Kesamaan nilai dan bahasa menjadi penting karena kolaborasi tidak hanya membutuhkan akses terhadap informasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan organisasi.

Dalam konteks ESG, misalnya, perbedaan interpretasi mengenai sustainability dapat menyebabkan setiap fungsi memiliki prioritas yang berbeda. Operations dapat memandang ESG dari perspektif operational efficiency, HR dari perspektif employee wellbeing, procurement dari perspektif supplier management, sementara risk dan compliance lebih menekankan aspek governance. Perbedaan perspektif tersebut tidak selalu merupakan masalah. Bahkan, keberagaman perspektif dapat menjadi sumber kualitas keputusan. Tantangannya adalah memastikan bahwa perbedaan tersebut tetap berada dalam kerangka tujuan organisasi yang sama.

Dengan demikian, cognitive dimension berperan dalam membangun alignment tanpa menghilangkan keberagaman perspektif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

3. Relational Dimension: Membangun Trust dan Mutual Support

Dimensi relational berkaitan dengan kualitas hubungan antarindividu dan antarunit organisasi. Unsurnya mencakup trust, mutual support, dan reciprocity. Kolaborasi lintas fungsi membutuhkan pertukaran informasi, keterbukaan terhadap perspektif berbeda, serta kesediaan untuk saling mendukung. Kondisi tersebut sulit dicapai apabila hubungan antarunit dibangun atas dasar distrust atau kompetisi internal yang berlebihan.

Trust menjadi penting karena kolaborasi sering kali mengharuskan individu menyampaikan informasi yang belum sempurna, mengakui keterbatasan, maupun mengemukakan pandangan yang berbeda dari mayoritas. Dalam konteks organisasi, kemampuan untuk menyampaikan perbedaan secara konstruktif menjadi bagian dari kualitas kolaborasi. Oleh sebab itu, collaborative culture tidak cukup dibangun melalui struktur formal. Ia juga membutuhkan kualitas hubungan yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara terbuka dan produktif.

Landasan Konseptual Hubungan Culture dan ESG Performance

Hubungan antara collaborative culture dan ESG performance dapat dipahami melalui beberapa perspektif teoritis yang digunakan dalam materi, yaitu Organizational Culture, Knowledge-Based View, Dynamic Capabilities, dan Stakeholder Theory. Perspektif Organizational Culture memberikan dasar bahwa budaya organisasi berhubungan dengan pembentukan perilaku. Nilai dan norma yang berkembang dalam organisasi memengaruhi bagaimana individu menjalankan peran dan mengambil keputusan. Selanjutnya, Knowledge-Based View menempatkan pengetahuan sebagai sumber daya penting organisasi. Dalam konteks collaborative culture, knowledge sharing memungkinkan pengetahuan yang tersebar di berbagai fungsi untuk diintegrasikan menjadi organizational knowledge yang lebih komprehensif.

Kemampuan tersebut berkaitan dengan perspektif Dynamic Capabilities. Organisasi membutuhkan kemampuan untuk mengadaptasi sumber daya dan proses ketika menghadapi perubahan lingkungan. Dalam konteks ESG, perubahan regulasi, ekspektasi stakeholder, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan membutuhkan kemampuan adaptasi yang tidak dapat hanya mengandalkan satu fungsi.

Sementara itu, Stakeholder Theory memberikan perspektif mengenai pentingnya keterlibatan stakeholder dalam penciptaan nilai. ESG pada dasarnya memiliki konsekuensi terhadap berbagai kelompok stakeholder, sehingga organisasi membutuhkan mekanisme yang memungkinkan kepentingan dan perspektif tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Keempat perspektif tersebut menunjukkan bahwa collaborative culture dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme organisasi yang mendukung pembentukan kemampuan kolektif dalam menjalankan agenda ESG. Materi merumuskan rangkaian konseptual tersebut melalui keterkaitan antara culture, collaboration, capability, action, dan ESG performance.

Kolaborasi sebagai Mekanisme Integrasi ESG

Implementasi ESG menunjukkan dengan jelas mengapa integrasi lintas fungsi diperlukan. Dalam dimensi Environmental, keterlibatan operations, procurement, finance, dan technology berkaitan dengan outcome seperti energy, carbon, waste, dan green innovation. Dalam dimensi Social, keterlibatan HR, operations, dan supply chain berhubungan dengan safety, employees, human rights, dan community impact. Dalam dimensi Governance, keterlibatan board, risk, compliance, audit, dan business berkaitan dengan transparency, control, ethics, dan accountability.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa ESG memiliki karakter interdependen. Outcome dari satu fungsi dapat dipengaruhi oleh keputusan fungsi lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi ESG pada level organisasi tidak selalu dapat dicapai melalui optimalisasi masing-masing fungsi secara terpisah. Di sinilah collaborative culture memperoleh relevansi strategis. Kolaborasi memungkinkan organisasi mengintegrasikan pengetahuan, kepentingan, dan perspektif yang tersebar di berbagai fungsi sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki konteks organisasi yang lebih luas.

Collaboration Paradox: Kolaborasi Membutuhkan Akuntabilitas

Meningkatkan kolaborasi tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas organisasi. Materi memperkenalkan konsep Collaboration Paradox untuk menjelaskan bahwa kolaborasi yang tidak diimbangi accountability dapat menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada tingkat kolaborasi yang rendah, organisasi berpotensi mengalami silo, information barriers, dan functional optimization. Setiap fungsi dapat berfokus pada kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap fungsi lainnya. Namun, tingkat kolaborasi yang tinggi tanpa akuntabilitas yang memadai juga menimbulkan risiko. Organisasi dapat mengalami endless consensus, diffused accountability, groupthink, serta proses pengambilan keputusan yang lambat. Karena itu, collaborative culture yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kolaborasi dan akuntabilitas.

Kolaborasi perlu memberikan ruang bagi open discussion dan constructive challenge. Pada saat yang sama, organisasi harus memiliki clear decision rights dan accountable owners. Implikasinya bagi manajemen cukup fundamental. Organisasi tidak perlu membangun budaya yang selalu mengutamakan konsensus. Yang dibutuhkan adalah budaya yang memungkinkan perbedaan pandangan, menyediakan mekanisme challenge yang konstruktif, dan pada akhirnya tetap mampu menghasilkan keputusan dengan ownership yang jelas.

Organizational Behavior sebagai Determinan Actual ESG Outcome

Kesenjangan antara ESG policy dan actual ESG outcome memperlihatkan pentingnya organizational behavior. Materi menggunakan kasus Volkswagen untuk menggambarkan hubungan antara clean diesel claims, environmental misconduct, trust, dan governance consequences. Secara konseptual, kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ESG policy dan ESG report tidak dapat dipisahkan dari perilaku aktual organisasi. Kebijakan menentukan standar dan arah yang ingin dicapai. Reporting menyediakan mekanisme untuk mengkomunikasikan kinerja. Namun, organizational behavior menentukan bagaimana standar tersebut diterjemahkan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari.

Karena itu, penguatan ESG tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelaporan. Organisasi juga perlu memastikan adanya konsistensi antara nilai yang dinyatakan, perilaku yang ditunjukkan, mekanisme pengambilan keputusan, serta accountability yang diterapkan. Dalam perspektif ini, ESG menjadi bagian dari organizational operating model. Keberhasilan ESG bergantung pada kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan tercermin dalam perilaku dan proses bisnis.

Dari Collaborative Culture Menuju Sustainable Value

Perspektif yang menempatkan ESG sebagai organizational capability menghasilkan implikasi yang lebih luas terhadap agenda manajemen. Kerangka tersebut menempatkan budaya bukan sebagai aspek yang berdiri sendiri, tetapi sebagai salah satu fondasi kemampuan organisasi. Shared values memberikan dasar normatif mengenai apa yang dianggap penting oleh organisasi. Collaborative culture kemudian membentuk pola interaksi yang memungkinkan berbagai fungsi bekerja secara terintegrasi. Kemampuan kolektif yang terbentuk selanjutnya menjadi basis bagi implementasi ESG. Dengan demikian, agenda ESG memiliki konsekuensi terhadap desain organisasi, kepemimpinan, sistem kinerja, pengambilan keputusan, serta perilaku individu.

Bagi Direksi, Strategy Office, dan CHRO, implikasinya adalah bahwa pengembangan ESG capability perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari agenda transformasi organisasi. Fokus tidak hanya diarahkan pada target ESG, tetapi juga pada kondisi organisasi yang memungkinkan target tersebut dicapai. Terdapat tiga pertanyaan strategis yang relevan untuk mengevaluasi kesiapan organisasi. Pertama, apakah anggota organisasi memahami ESG sebagai tujuan bersama organisasi? Kedua, apakah struktur organisasi mendukung atau justru menghambat kolaborasi? Ketiga, apakah budaya organisasi mendorong individu untuk berkolaborasi sekaligus mampu memberikan challenge, menyampaikan pandangan, dan mempertanggungjawabkan hasil? Ketiga pertanyaan tersebut dapat menjadi organizational reality check dalam menilai apakah ESG telah berkembang dari sekadar komitmen strategis menjadi kapabilitas organisasi.

Kesimpulan

ESG Performance pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas strategi, kebijakan, maupun sistem pelaporan. Kinerja tersebut juga merefleksikan kemampuan organisasi dalam menerjemahkan komitmen keberlanjutan ke dalam perilaku, proses, dan keputusan yang konsisten. Karakter ESG yang lintas fungsi menjadikan collaborative culture sebagai salah satu kapabilitas organisasi yang relevan. Namun, kolaborasi yang efektif bukan sekadar meningkatkan intensitas interaksi antarunit. Organisasi membutuhkan struktur yang memungkinkan konektivitas, kesamaan pemahaman mengenai tujuan, serta hubungan yang dibangun atas dasar trust dan mutual support. Pada saat yang sama, kolaborasi harus berjalan beriringan dengan accountability. Tanpa akuntabilitas yang jelas, kolaborasi berpotensi menghasilkan diffused responsibility, proses pengambilan keputusan yang lambat dan groupthink. Sebaliknya, tanpa kolaborasi, organisasi berisiko terjebak dalam silo dan functional optimization.

Dengan demikian, tantangan strategis ESG bukan semata-mata bagaimana perusahaan merumuskan agenda keberlanjutan, tetapi bagaimana organisasi membangun kemampuan kolektif untuk mengeksekusinya. ESG menjadi lebih bermakna ketika nilai yang dikomunikasikan perusahaan tercermin dalam cara organisasi bekerja, mengambil keputusan, berkolaborasi, memberikan challenge, dan mempertanggungjawabkan hasil. ESG pada akhirnya bukan sekadar sebuah fungsi atau kebijakan. ESG merupakan kapabilitas organisasi yang tercermin dalam kemampuan perusahaan mengintegrasikan nilai, kolaborasi, pengetahuan, perilaku, dan akuntabilitas untuk menghasilkan kinerja berkelanjutan serta menciptakan long-term value.

Glosarium

• Accountability: Kewajiban dan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, maupun hasil tertentu dalam organisasi.
• Collaborative Culture: Dimensi budaya organisasi yang menjadikan kolaborasi sebagai cara kerja yang lazim dalam mencapai tujuan bersama.
• Collaboration Paradox: Kondisi ketika peningkatan kolaborasi tidak selalu menghasilkan efektivitas apabila tidak disertai dengan kejelasan akuntabilitas dan hak pengambilan keputusan.
• Collective Capability: Kemampuan organisasi yang terbentuk dari integrasi pengetahuan, sumber daya, proses, dan kontribusi berbagai individu maupun fungsi.
• Constructive Challenge: Penyampaian pertanyaan, kritik, atau perspektif alternatif secara terbuka dan konstruktif untuk meningkatkan kualitas keputusan.
• Dynamic Capabilities: Kemampuan organisasi untuk beradaptasi melalui pengembangan, integrasi, dan perubahan sumber daya serta kapabilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan.
• ESG Performance: Kinerja aktual organisasi dalam aspek Environmental, Social, dan Governance.
• ESG Strategy: Kerangka strategis yang digunakan organisasi untuk mengintegrasikan aspek Environmental, Social, dan Governance ke dalam arah dan aktivitas perusahaan.
• Functional Silo: Kondisi ketika unit atau fungsi organisasi bekerja secara terpisah dengan keterbatasan pertukaran informasi dan integrasi dengan fungsi lainnya.
• Knowledge Integration: Proses menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber dan fungsi untuk membentuk pemahaman serta keputusan yang lebih komprehensif.
• Organizational Capability: Kemampuan kolektif organisasi dalam mengerahkan sumber daya, pengetahuan, proses, dan perilaku untuk menghasilkan outcome
• Organizational Culture: Sekumpulan nilai, norma, dan pola perilaku yang berkembang dalam organisasi dan memengaruhi bagaimana anggota organisasi bertindak serta mengambil keputusan.
• Shared Values: Nilai yang dipahami dan dijadikan acuan bersama oleh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan.
• Stakeholder Value: Nilai yang dihasilkan organisasi bagi berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh aktivitas perusahaan.
• Trust: Keyakinan antarindividu atau antarunit bahwa pihak lain akan bertindak secara dapat diandalkan, terbuka, dan mendukung pencapaian tujuan bersama.