PP 43 Tahun 2025: Era Baru Transparansi Keuangan

Era Baru Pelaporan Keuangan “Satu Pintu, Seribu Data”

Pemerintah Indonesia kembali melangkah maju dalam reformasi tata kelola keuangan nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025. Regulasi ini menandai tonggak penting menuju pelaporan keuangan yang lebih profesional, terintegrasi, dan dapat dipercaya. Melalui pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) sebagai single window nasional, seluruh laporan keuangan tujuan umum kini akan terpusat dan saling terhubung lintas lembaga.

Langkah ini bukan hanya tentang kepatuhan administratif, melainkan tentang transformasi cara bisnis, regulator, dan publik memandang transparansi finansial. Dalam konteks global yang semakin menuntut akuntabilitas, kebijakan ini menghadirkan standar baru bagi dunia usaha Indonesia.

Mengapa Regulasi Ini Diterbitkan Sekarang?

Seiring meningkatnya digitalisasi dan integrasi ekonomi nasional, tumpang tindih data keuangan antar lembaga menjadi tantangan serius. Sebelumnya, pelaporan keuangan untuk berbagai otoritas seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), maupun Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara terpisah. Akibatnya, data keuangan yang dihasilkan sering tidak konsisten, memperlambat proses pengambilan keputusan kebijakan dan menurunkan kredibilitas pelaporan bisnis.

PP No. 43/2025 hadir untuk mengakhiri fragmentasi tersebut dengan sistem pelaporan terpadu yang memungkinkan konsistensi data dan compliance tracking secara otomatis. Regulasi ini juga menjadi fondasi dalam memperkuat integritas ekosistem keuangan nasional agar sejalan dengan praktik internasional dalam hal keterbukaan informasi keuangan.

Siapa yang Terkena Dampaknya?

PP No. 43 Tahun 2025 memperluas cakupan kewajiban pelaporan keuangan secara signifikan. Tidak hanya pelaku usaha di sektor keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan, tetapi juga:

1. Entitas nonkeuangan yang bertransaksi dengan sektor keuangan, misalnya perusahaan industri, perdagangan, dan jasa yang memiliki keterkaitan finansial dengan lembaga keuangan.
2. Badan usaha yang melakukan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan.
3. Perorangan yang wajib pembukuan karena regulasi pajak, atau yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan.

Dengan kata lain hampir seluruh entitas bisnis formal, termasuk usaha kecil menengah yang memiliki akses pembiayaan dari lembaga keuangan, akan masuk dalam lingkup pelaporan ini.

Profesionalisme sebagai Syarat Mutlak

Salah satu elemen paling penting dalam PP No. 43/2025 adalah keharusan bahwa laporan keuangan hanya boleh disusun oleh pihak yang berkompetensi dan berintegritas.

Perusahaan tidak bisa lagi menunjuk sembarang pihak untuk menyusun laporan keuangannya. Penyusun laporan harus memiliki bukti kompetensi, seperti ijazah, sertifikat profesional akuntansi, atau piagam akuntan terdaftar. Dalam beberapa kasus, kementerian atau otoritas terkait bahkan dapat menetapkan jenis kompetensi khusus yang wajib dimiliki penyusun laporan.

Selain itu, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan profesi penunjang sektor keuangan seperti akuntan berpraktik atau akuntan publik yang telah tersertifikasi secara resmi. Bagi entitas perseorangan, penyusunan dapat dilakukan sendiri asalkan memenuhi kriteria profesional yang dipersyaratkan.

Pusat Data Nasional Laporan Keuangan

Melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK), pemerintah membangun infrastruktur digital yang memungkinkan integrasi data lintas lembaga. Semua laporan yang diunggah ke PBPK akan otomatis diverifikasi dan diteruskan ke kementerian, lembaga, serta otoritas terkait.

Dengan sistem ini, perusahaan hanya perlu melaporkan satu kali (single submission), sementara data tersebut akan disinkronkan secara nasional.

Beberapa manfaat strategis dari PBPK antara lain:

• Konsistensi Data Antar Otoritas: Memastikan tidak ada perbedaan data antara laporan ke OJK, Kemenkeu, atau lembaga lain.
• Kemudahan Audit dan Kepatuhan: Proses compliance tracking menjadi otomatis, memudahkan regulator maupun auditor internal.
• Aksesibilitas dan Transparansi: Regulator dan publik dapat memanfaatkan data dengan lebih efisien untuk pengambilan keputusan dan pengawasan.

Dampak Langsung bagi Dunia Usaha

Integrasi pelaporan ini akan membawa sejumlah konsekuensi strategis bagi pelaku usaha, terutama dalam aspek reputasi dan kepercayaan investor.

Sistem baru PBPK menjadikan kredibilitas laporan keuangan sebagai indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan. Data yang tidak sinkron atau pelaporan yang tidak sesuai ketentuan akan mudah terdeteksi, dan pelapor dapat dikenai sanksi administratif.

Sebaliknya, perusahaan yang patuh dan transparan akan memperoleh nilai tambah di mata lembaga keuangan, mitra bisnis, dan calon investor. Di era keterbukaan informasi, reputasi finansial yang kuat bisa menjadi pembeda utama dalam memperoleh kepercayaan pasar.

Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan Perusahaan

Agar siap menghadapi implementasi PP No. 43/2025, perusahaan disarankan segera melakukan langkah-langkah berikut:

1. Perbarui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan siap terintegrasi dengan PBPK.
2. Pastikan kompatibilitas sistem ERP atau software akuntansi dengan format pelaporan PBPK.
3. Lakukan pelatihan bagi tim keuangan dan kepatuhan (finance & compliance) untuk memahami standar baru.
4. Gunakan jasa akuntan publik atau akuntan berpraktik tersertifikasi, agar pelaporan memenuhi syarat profesionalisme.
5. Lakukan konsultasi dini dengan ahli untuk menilai kesiapan organisasi menghadapi transisi sistem pelaporan baru.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam tata kelola perusahaan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Menatap ke Depan, Sinergi Data dan Tata Kelola

PP No. 43/2025 sejatinya adalah fondasi menuju ekosistem bisnis yang lebih transparan dan efisien. Dengan terhubungnya seluruh laporan keuangan secara nasional, Indonesia bergerak menuju era data-driven governance, di mana keputusan bisnis dan kebijakan publik dapat diambil berdasarkan informasi yang kredibel dan real-time.

Bagi dunia usaha, ini berarti keharusan untuk membangun sistem internal yang tangguh, berbasis data akurat, dan mampu menjawab tuntutan transparansi.

Belum ada data valid yang menunjukkan sejauh mana kesiapan dunia usaha terhadap penerapan PBPK, namun tren digitalisasi akuntansi dan peningkatan jumlah akuntan bersertifikat menunjukkan arah yang positif.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 bukan sekadar kewajiban administratif baru, melainkan transformasi besar dalam tata kelola keuangan nasional. Melalui PBPK sebagai single window nasional, pemerintah ingin memastikan setiap entitas bisnis melaporkan keuangannya secara profesional, terintegrasi, dan dapat dipercaya.

Bagi para pelaku bisnis dan eksekutif, kesiapan menghadapi regulasi ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga peluang untuk memperkuat reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Dengan langkah persiapan yang tepat, perusahaan dapat menjadikan perubahan regulasi ini sebagai momentum menuju tata kelola yang lebih unggul, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.